Laman

Kamis, 13 Maret 2014

Peran Notaris dalam Menciptakan Kepatutan sebuah Kontrak

oleh : Herry Susanto, S.H., M.H.

Peran Notaris dalam Menciptakan Kepatutan sebuah Kontrak

1.  Meminjam istilah filsafat ilmu yang menjelaskan 3 alur pemikiran yang dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan, yaitu ontology (apa), epistimology (bagaimana) dan axiology (bagaimana caranya). Berbicara tentang ontology akan dijabarkan mengenai apa dasar hukum dari kewenangan Notaris menciptakan kepatutan.
- apa sebenarnya pengertian asas kepatutan tsb ?
secara definisi konsepsional tdk ada ditemukan suatu definisi yang secara harafiah maupun gramatikal mengenai asas kepatutan tsb, namun apabila dipertanyakan mengenai pengertian dari asas kepatutan tersebut, dapat dilihat : (1) pasal 1339 KUHPer (2) dari penjelasan yang diberikan J satrio bahwa asas kepatutan itu merupakan suatu hal yang mandiri yang dipisahkan dengan itikad baik berarti kesimpulannya bahwa asas kepatutan merupakan suatu pengertian yang luas, yang memiliki interpretasi yang bermacam2, yang diberikan oleh para ahli menurut sudut pandang mereka masing2.
2. Apabila ditelusuri bagaimana notaris akan menerapkan prinsip kepatutan dalam melaksanakan kewenangannya. (artinya secara empiris thd penerapan asas kepatutan oleh notaris hal ini lebih bersifat kualitatif yg artinya mengkaji asas kepatutan dalam hubungannya dengan kewenangan notaris.
3. menelusuri alasan-alasan Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang berdasarkan kepatuttan, di mana menilik atau melihat pada kedudukan akta notaris sebagai suatu alat pembuktian yang kuat, dan signifikannya akta otentik tersebut bagi para pihak untuk dipergunakan seumur hidupnya yang akan dipertanggungjawabkan oleh notaris.
4. Upaya untuk menemukan dengan mempertanyakan apakah sebenarnya kepatutan tersebut merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam kewenangannya. Apabila memang kepatutan adalah prinsip yang harus dilaksanakan, lantas dimanakah dasar hukum yang secara tegas menginstruksi kepada Notaris untuk melaksanakan prinsip kepatutan tersebut.
5. Apakah Notaris diberikan hak secara formil oleh undang-undang untuk menciptakan kepatutan. Apabila dilihat dari ketentuan pasal 15 UUJN hal ini jelas menyuruh lakukan kepada Notaris, akan tetapi jika di lihat dari ketentuan pasal 1339 KUHPerdata hal ini disuruh lakukan kepada para pihak dan bukan Notaris.
6. Bagaimanakah bentuk kepatutan sebuah akta. Pertanyaan ini penting karena format dari akta yang dikatakan patut tersebut tidak dijelaskan dalam UUJN.
7. Apakah hambatan dari pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat sebuah akta otentik yang patut. Sebagai contoh: “Terjadi benturan antara pelaksanaan undang-undang dan kepentingan para pihak. Apabila demikian, notaris berada pada garis tengah ataukah pada keberpihakan atau pilihan / fakultatif.
8. Hubungan antara kewenangan Notaris sebagai bentuk formil dengan isi atau substansi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak memberikan suatu pertautan dan tipisnya tanggungjawab Notaris secara materiil. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa tidak semua pihak antara satu dengan lainnya memiliki keseimbangan kedudukan; pengetahuan masyarakat yang masih cenderung rendah dalam memahami hukum-hukum perjanjian yang dibuatnya. Kenyataan ini menjadi alasan penting bagaimana Notaris melakukan reduksi terhadap prinsip kebebasan berkontrak.
9. Prinsip kepatutan belum ditemukan dalam khasanah normative UUJN, sehingga dapat dikatakan bahwa kepatutan merupakan prinsip yang penerapannya bersifat artifisial (sebagian). Namun jika dikatakan bahwa asas kepatutan telah diterapkan sebagian, maka tentu ia tidak dapat dikatakan sebagai asas. Karena asas merupakan sesuatu yang harus diterapkan secara holistic atau general. Apabila diterapkan secara artificial, tentunya ia tidak dapat dikatakan sebagai asas, karena salah satu unsurnya hilang. Paul Scholten memberikan definisi mengenai asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas.

Akibat Hukum Kontrak yang Tidak Patut
1. Akibat terhadap akta yang tidak patut dalam hal ini adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian bagi para pihak sebagaimana fungsi dari akta tersebut. terhadap akta yang tidak patut ini, maka para pihak dapat membatalkannya dengan mengajukan kepada hakim atau dapat dibatalkan berdasarkan kehendak dari para pihak.
2. Notaris tidak dapat membatalkan suatu perjanjian, karena pasal 1320 hanya mensyaratkan pembatalan suatu perjanjian dapat dilakukan oleh hakim. Pasal 1339 tentang kepatutan bukanlah merupakan syarat sah perjanjian, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Notaris.
3. Kalau memang notaris tidak dapat membatalkannya, maka pertanyaannya apakah hakim dapat membatalkan akta tersebut.
4. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada harus juga memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Demikian juga peraturan yang mengatur perjanjian antara para pihak juga diperlukan asas hukum. Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
5. Demikianlah sehingga asas - asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat atau asas facta sun servanda ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar